SBB,   Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Seram Bagian Barat (SBB), Ozy Tubaka , mengimbau seluruh elemen masyarakat agar tidak terprovokasi oleh pemberitaan yang menuding Bupati SBB, Asri Arman , tidak serius menangani program rumah bersubsidi berjumlah 3.000 unit yang dialokasikan pemerintah pusat. Dalam keterangannya, Tubaka menegaskan bahwa pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bupati Asri Arman justru terus melakukan langkah-langkah penataan, pengawasan, serta evaluasi menyeluruh untuk memastikan program tersebut berjalan tepat sasaran. “ GMNI SBB melihat bahwa Bupati Asri Arman sangat serius dalam memastikan pembangunan rumah subsidi benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat kecil. Tuduhan yang beredar belakangan ini tidak sesuai dengan fakta di lapangan ,” tegasnya. Menurut Tubaka, dinamika penyaluran maupun penundaan sementara program perumahan subsidi tidak dapat dilepaskan dari kondisi faktual mengenai status lahan dan ...

SBB,  Ketua Umum Himpunan Pelajar Pemuda Mahasiswa Huamual Barat Maluku (HIPPMAHB Maluku), Sahril Muslih, S.H , menyampaikan bantahan tegas terhadap pemberitaan yang menuding Bupati Seram Bagian Barat (SBB), Asri Arman, tidak serius menangani program bantuan rumah bersubsidi berjumlah 3.000 unit yang dialokasikan pemerintah pusat. Sahril menilai pemberitaan tersebut tidak rasional dan tidak berdasar , karena tidak sesuai dengan kondisi faktual di lapangan. Menurutnya, keterlambatan pembangunan rumah subsidi di wilayah SBB bukan disebabkan oleh kelalaian Bupati, melainkan karena persoalan teknis yang berkaitan dengan status lahan di Kota Piru . “Semua masyarakat Saka Messe Nusa mengetahui bahwa penyebab utama terhambatnya pembangunan adalah persoalan lahan. Jadi tuduhan bahwa Bupati tidak serius itu sama sekali tidak mendasar,” tegas Sahril Muslih. Ia menjelaskan bahwa hampir seluruh lahan yang akan digunakan untuk pembangunan masih bermasalah, baik dari sisi kepemilikan maupun d...

Ambon, Maluku,  Gerakan Mahasiswa Peduli Masyarakat (GMPM) mendorong Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku untuk memprioritaskan penyelidikan terkait aktivitas Galian C di Kabupaten Kepulauan Aru yang diduga beroperasi tanpa izin lingkungan. Desakan ini muncul setelah GMPM menilai adanya aktivitas pertambangan yang tidak sesuai prosedur dan berpotensi merugikan masyarakat. GMPM menyebut salah satu kontraktor, Salim Pere , yang dinilai bertanggung jawab terhadap sekitar 70 persen proyek pembangunan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, diduga belum mengantongi izin operasi Galian C. Pihak GMPM berpendapat bahwa kondisi tersebut dapat menyeret tanggung jawab pejabat daerah, termasuk Bupati Kepulauan Aru, sebagai pemegang otoritas pengelolaan keuangan dan kebijakan daerah. Selain persoalan perizinan, masyarakat juga mengeluhkan dampak lingkungan berupa pengikisan bibir pantai yang memicu abrasi setiap tahun. Mereka menilai hal ini terjadi karena lemahnya pengawasan pemerintah dan ketidak...

Ambon, Maluku. Rencana Pemerintah Provinsi Maluku mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp1,5 triliun kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk mempercepat pembangunan infrastruktur mendapat dukungan dari kalangan pemuda di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). Sahril Muslih, pemuda SBB yang juga aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), menyatakan pihaknya mendukung langkah Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa sepanjang proses pengajuan hingga penggunaan anggaran dilakukan secara transparan dan tepat sasaran. “Kita harus mendukung rencana tersebut sekaligus akan kita kawal, karena niatnya untuk kemaslahatan umat dan kemajuan Maluku,” ujar Sahril dalam keterangannya, Kamis (20/11/2025). Menurutnya, pembangunan infrastruktur di Maluku, khususnya di sejumlah kabupaten/kota termasuk SBB, sudah lama membutuhkan perhatian serius. Kondisi ruas jalan vital seperti Piru-Loki-Luhu-Iha-Waesala disebutnya sebagai contoh nyata minimnya akses yang berdampak langsung pada aktivitas ekon...